- Information
- AI Chat
KMK No. HK.01.07- Menkes-1983-2022 ttg Standar Akreditasi Klinik-signed
Nutrition (Gz20)
Politeknik Kesehatan kemenkes Bandung
Preview text
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01/MENKES/1983/
TENTANG
STANDAR AKREDITASI KLINIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Akreditasi Klinik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR AKREDITASI KLINIK.
KESATU : Menetapkan Standar Akreditasi Klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01/MENKES/1983/
TENTANG
STANDAR AKREDITASI KLINIK
STANDAR AKREDITASI KLINIK
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif, yaitu:
- Pelayanan sesuai standar pelayanan kedokteran Pelayanan yang disediakan dokter merupakan pelayanan medis yang melaksanakan pelayanan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada standar pelayanan kedokteran yang ditetapkan. Pengobatan yang diberikan sesuai kebutuhan, sadar biaya, sadar mutu, berbasis bukti ilmiah (evidence based).
- Pelayanan Paripurna (comprehensive care) Pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (comprehensive), yaitu termasuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotive), pencegahan penyakit dan proteksi khusus (preventive & spesific protection), pengobatan (curative) termasuk di dalamnya pelayanan kegawatdaruratan (emergency), pencegahan kecacatan (disability limitation), dan rehabilitasi setelah sakit (rehabilitation) dengan memperhatikan kemampuan sosial serta sesuai dengan mediko legal dan etika kedokteran.
- Pelayanan berkesinambungan (continuum of care) Pelayanan berkesinambungan adalah pelayanan yang tidak terputus, dilaksanakan secara proaktif untuk tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien.
Klinik pratama merupakan klinik yang hanya menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sesuai dengan kompetensi dokter atau dokter gigi. Upaya pelayanan kesehatan di klinik pratama meliputi aspek pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap. Klinik utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Upaya pelayanan kesehatan di klinik utama meliputi aspek pelayanan medik spesialistik, atau pelayanan dasar dan spesialistik. Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan pada klinik dilaksanakan dalam bentuk:
- Pelayanan rawat jalan Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap.
- Pelayanan rawat inap Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau upaya kesehatan lainnya dengan menginap.
- Pelayanan Rawat Inap paling lama 5 (lima) hari untuk penyakit penyakit yang sesuai standar pelayanan kedokteran.
- Pelayanan One day care Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
- Pelayanan Home care Pelayanan Rawat Rumah (Home Care) adalah pelayanan pasien dengan kondisi tertentu di rumah (mobilisasi pasien sulit, pasien lansia dengan penyakit kronis dan lain sebagainya) untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap. Pasien yang dilayani harus memiliki rekam medis di klinik yang memberikan pelayanan home care. Pelayanan medis dasar yang dilakukan pada pelayanan home care sesuai indikasi medis dan standar pelayanan kedokteran. Pelayanan home care hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di klinik dan menjadi tanggungjawab penanggung jawab klinik bersangkutan.
memperjelas standar dan membantu klinik memahami standar, serta memberikan arahan untuk persiapan akreditasi.
E. Kelompok Standar Akreditasi Klinik Standar Akreditasi Klinik dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi klinik. Standar dikelompokkan menurut fungsi yang terkait dengan penyediaan pelayanan bagi pasien (good clinical governance) dan upaya menciptakan organisasi klinik yang aman, efektif, dan dikelola dengan baik (good corporate governance). Standar Akreditasi klinik terdiri atas 3 (tiga) Bab meliputi: Bab I. Tata Kelola Klinik (TKK) Standar 1 : Pengorganisasian Klinik (TKK 1) Standar 1 : Tata Kelola Sumber Daya Manusia (TKK 2) Standar 1 : Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3) Standar 1 : Tata Kelola Kerja Sama (TKK 4) Bab II. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Standar 2 : Upaya Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP 1) Standar 2 : Sasaran Keselamatan Pasien (PMKP 2) Standar 2 : Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PMKP 3) Bab III. Penyelenggaraan Kesehatan Perseorangan (PKP) Standar 3 : Hak Pasien dan Keluarga (PKP 1) Standar 3 : Pasien dan Keluarga Dalam Proses Asuhan (PKP 2) Standar 3 : Akses Pasien Klinik (PKP 3) Standar 3 : Pengkajian Pasien (PKP 4) Standar 3 : Rencana dan Pemberian Asuhan (PKP 5) Standar 3 : Pelayanan Promotif dan Preventif (PKP 6); Standar 3 : Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi (PKP 7) Standar 3 : Pelayanan Anestesi dan Bedah (PKP 8) Standar 3 : Pelayanan Gizi (PKP 9) Standar 3 : Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan (PKP 10) Standar 3 : Pelayanan Rujukan (PKP 11) Standar 3 : Penyelenggaraan Rekam Medis (PKP 12) Standar 3 : Pelayanan Laboratorium (PKP 13)
Standar 3 : Pelayanan Radiologi (PKP 14) Standar 3 : Pelayanan Kefarmasian (PKP 15) Secara umum standar akreditasi klinik ini telah mengakomodir regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam pelayanan klinik baik klinik pratama maupun klinik utama.
jawab, alur kewenangan dan komunikasi, kerja sama, dan keterkaitan antar petugas. a. Maksud dan Tujuan Klinik menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai landasan operasional. Penetapan visi, misi dan tujuan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik atau pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundangan. Klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang. Struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari pemilik, penanggung jawab dan petugas, struktur organisasi dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan. b. Elemen Penilaian 1) Tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. 2) Tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pemilik/pejabat berwenang. 3) Tersedia uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan.
- Standar 1 Tata Kelola Sumber Daya Manusia (TKK2) Klinik memiliki tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, perekrutan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia. Kebutuhan mempertimbangkan jumlah, jenis dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan klinik. Jenis dan jumlah ketenagaan pada klinik pratama dan utama disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. a. Maksud dan Tujuan Jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja serta jenis pelayanan yang disediakan. Penanggung jawab, tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai dengan aturan perundangan. Penanggung jawab klinik harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Penanggung jawab klinik pratama adalah seorang dokter, dokter spesialis di bidang layanan primer, atau dokter gigi.
- Penanggung jawab klinik utama adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis.
- Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan.
- Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik. Jenis dan jumlah ketenagaan pada Klinik Pratama dan Klinik Utama disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja pada seluruh SDM klinik. SDM klinik memiliki file kepegawaian yang paling sedikit terdiri dari:
- Kualifikasi, pendidikan, pelatihan dan kompetensi;
- STR dan SIP bagi tenaga kesehatan;
- Uraian tugas;
- Sertifikat pelatihan;
- Penilaian kinerja; dan
- Uraian kompetensi. b. Elemen Penilaian
- Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala.
- Kinerja SDM dievaluasi secara berkala.
- Standar 1 Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3) Klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Maksud dan Tujuan Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan fasilitas maka klinik menyusun manajemen resiko fasilitas yang mencakup:
cukup dan kualitas sesuai standar, dan gas medis selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu atau selama jam operasional. 7) Sampah domestik dan limbah Kegiatan operasional dan pelayanan kesehatan menghasilkan sampah domestik dan air limbah yang harus dikelola. Klinik harus memiliki prosedur dan sarana dalam melakukan pengelolaan sampah domestik dan limbah. Klinik menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) sampah domestik sebelum sampah dimanfaatkan/didaur ulang atau dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). b. Elemen Penilaian
- Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ada program manajemen risiko fasilitas sebagaimana diuraikan dalam maksud dan tujuan angka 1) sampai dengan angka 7).
- Tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik.
- Tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fasyankes.
- Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai peraturan perundang- undangan.
- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan bukti pemeliharaan APAR.
- Tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas.
- Tersedia bukti larangan merokok.
- Tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan dan bukti kalibrasi peralatan medis dan bukti izin Bapeten untuk yang memiliki pelayanan radiologi.
- Standar 1 Tata Kelola Kerja Sama (TKK 4) Klinik dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Dasar pelaksanaan kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak dapat berupa kontrak klinis dan kontrak manajemen. a. Maksud dan Tujuan Dalam upaya pemenuhan pelayanan, klinik dapat melakukan kerja sama dengan melakukan kontrak klinis dan kontrak manajemen. Kontrak klinis adalah perjanjian kerja sama antara klinik dengan individu staf medis dalam bentuk pakta integritas. Atau dengan fasilitas kesehatan lainnya. Kontrak manajemen adalah perjanjian kerja sama antara klinik dengan badan hukum dalam penyediaan alat kesehatan dan pelayanan non klinis. Dokumen kontrak secara berkala dievaluasi oleh pemilik dan penanggungjawab klinik dengan mengukur pemenuhan standar kinerja yang disepakati. b. Elemen Penilaian 1) Ada dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama yang jelas. 2) Dokumen kontrak memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama. 3) Ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum di dalam kontrak.
B. BAB II. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Gambaran Umum Dalam memberikan pelayanan dan asuhan pada pasien, klinik melaksanakan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Klinik menjalankan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kompleksitas pelayanan yang diberikan. Ruang lingkup Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien pada klinik adalah: a. Pemilik, penanggungjawab dan seluruh staf dan bagian terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
menerima laporan capaian indikator mutu klinik dan laporan insiden keselamatan pasien. b. Elemen Penilaian
- Penanggung Jawab klinik menetapkan penanggung jawab program mutu.
- Ada indikator mutu layanan yang diukur, dievaluasi, analisa dan tindak lanjut serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- Insiden keselamatan pasien dilaporkan dan dilakukan investigasi sesuai dengan ketentuan.
- Ada daftar risiko klinik yang dibuat sekali dalam setahun dan dilakukan mitigasi resiko
- Ada bukti tindak lanjut dari mitigasi resiko
- Standar 2 Sasaran Keselamatan Pasien (PMKP 2) Klinik menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dalam pelayanan dan asuhan pasien. Penerapan SKP melalui pengukuran, evaluasi, dan pelaporan indikator SKP. a. Maksud dan Tujuan Sasaran Keselamatan Pasien merupakan bagian utama dari upaya keselamatan pasien. Penerapan SKP dan pelayanan dan asuhan pasien di klinik bertujuan agar klinik memperhatikan aspek-aspek strategis dalam pelayanan yang bisa memberikan pengaruh kepada keselamatan pasien. Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien di klinik sesuai dengan cakupan pelayanan yang dilakukan sehingga penanggung jawab klinik harus menetapkan pedoman pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien (SKP). Adapun Sasaran Keselamatan Pasien di klinik meliputi: 1) Identifikasi pasien Identifikasi pasien dengan benar bertujuan untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Identifikasi harus dilakukan minimal menggunakan dua identitas yang ada misalnya nama pasien, nomor rekam medik, tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identifikasi dilakukan setiap keadaan terkait intervensi kepada pasien misalnya sebelum
memberikan pelayanan, prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian diit dan identifikasi terhadap pasien koma 2) Pelaksanaan Komunikasi Efektif Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, tidak membingungkan dan dipahami antar tenaga kesehatan yang malakukan pelayanan. Komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik atau tertulis. Klinik harus menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur komunikasi efektif. 3) Meningkatnya Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai (High Alert Medication) Pemberian dan penggunaan obat terutama obat obat yang perlu diwaspadai (high alert) pada pasien perlu dikelola dengan baik. Obat yang perlu diwaspadai antara lain obat resiko tinggi, LASA dan elektrolit konsentrat. 4) Terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien yang menjalani tindakan merupakan kejadian yang bisa terjadi pada proses pelayanan pasien di klinik. Klinik menetapkan prosedur yang seragam untuk: pemberian tanda di tempat operasi, proses verifikasi praoperasi dan pelaksanaan Surgical Safety Checklist. Prosedur Surgical Safety Checklist meliputi: a) Fase Sign In Fase Sign In adalah fase sebelum induksi anestesi, secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfirmasi, prosedur dan sisi operasi sudah benar, sisi yang akan dioperasi telah ditandai dan persetujuan untuk operasi telah diberikan. b) Fase Time Out. Fase Time Out adalah fase sebelum dilakukan insisi kulit dengan semua anggota tim hadir dan diberi kesempatan memberikan konfirmasi tentang Tindakan bedah yang akan dilakukan.
- Tersedia bukti pengelolaan keamanan obat resiko tinggi.
- Penandaan sisi operasi/tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan yang didokumentasikan di rekam medik pasien.
- Tersedia bukti pelaksanaan Surgical Safety Checklist yang didokumentasikan di rekam medis pasien.
- Ada media informasi penerapan kebersihan tangan sesuai ketentuan WHO.
- Ada prosedur yang ditetapkan klinik dalam mencegah pasien cedera karena jatuh.
- Ada bukti implementasi langkah-langkah pencegahan pasien jatuh.
- Standar 2 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PMKP 3) Klinik melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). PPI dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan. Penanggung jawab klinik menunjuk koordinator atau penanggungjawab PPI untuk penerapan PPI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Klinik membuat identifikasi resiko setiap tahun di akhir tahun sebagai dasar rencana penerapan pencegahan dan pengendalian risiko infeksi di tahun berikutnya. a. Maksud dan Tujuan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien klinik. Klinik Menyusun dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan resiko infeksi yang ada. Penanggung jawab klinik menetapkan dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan resiko yang ada di klinik yang meliputi: 1) Kewaspadaan standar yang terdiri atas: a) kebersihan tangan; b) penggunaan apd; c) dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan pasien; d) pengendalian lingkungan;
e) pengelolaan limbah; f) penatalaksanaan linen; g) perlindungan kesehatan petugas; h) penempatan pasien; i) etika batuk dan bersin; j) praktik menyuntik yang aman 2) Kewaspadaan berdasarkan transmisi yaitu: a) kewaspadaan transmisi kontak; b) kewaspadaan transmisi droplet; dan c) kewaspadaan transmisi udara (airbone). 3) Bundles 4) Survailans 5) Pendidikan dan pelatihan 6) Penggunaan anti mikroba yang bijak Beberapa program PPI tersebut dapat dijadikan indikator mutu klinik yang diukur, dievaluasi dan dilaporkan secara berkala kepada pemilik dan penanggungjawab klinik. Petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PPI di klinik minimal telah mendapatkan pelatihan PPI dasar. b. Elemen Penilaian
- Klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik.
- Ditetapkan program PPI di klinik.
- Ada petugas yang kompeten yang bertanggung jawab melaksanakan, monitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi.
- Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah langkah kebersihan tangan.
- Tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik.
C. BAB III. Penyelenggaraan Kesehatan Perseorangan (PKP) Gambaran Umum Pelayanan yang dilakukan di klinik meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan pasien memperhatikan hak pasien dan keluarga serta mutu dan keselamatan pasien. Klinik pratama menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sedangkan klinik utama
KMK No. HK.01.07- Menkes-1983-2022 ttg Standar Akreditasi Klinik-signed
Course: Nutrition (Gz20)
University: Politeknik Kesehatan kemenkes Bandung
